Draft RUU Kamnas/Hamkamneg: A Bridge too Far

Tulisan ini merupakan pendapat Saya yang ditulis dan telah dipublikasikan melalui milis ws96 (ws-96@yahoogroups.com) dalam kaitannya dengan topik posisi dan kedudukan TNI dan Polri. Sumber tulisan, beberapa diantaranya Saya kutip dari tulisan/paper yang saya tulis dalam kuliah ilmu politik dengan judul “Perkembangan Politik TNI 1945 -1959”. Mohon masukan dan komentar.

A bridge too far is An idiom inspired by Operation Market Garden, meaning an act of overreaching

Posisi Polri dan TNI di hadapan Peraturan Perundang-undangan RI

Membaca tulisan Adrianus Meliala (AM) di Kompas tanggal 7 Mei 2008 yang lalu (http://www.kompas. com/kompascetak.php/read/ xml/2008/ 05/07/00424944/), cukup menarik perhatian dan membuat saya teringat kembali dengan niatan pembuatan RUU Kemanan Nasional yang draftnya awalnya dibuat oleh Dephan pada awal tahun 2007 yang lalu.  Draft RUU Kamnas versi Dephan ini kemudian menggelinding dan berubah nama dan substansinya menjadi RUU Pertahanan dan Kemanan Negara (Hankamneg) yang diklaim oleh Dephan sebagai inisiatif politik Pemerintah yang dilakukan melalui Kantor Menko Polhukam.  Pemerintah melalui Menko Polhukam sendiri telah menyatakan bahwa pembahasan RUU Hankamneg ini akan ditunda hingga tercapai pemahaman yang bulat diantara institusi dan departemen yang terkait (termasuk Polri) dengan RUU dimaksud. Sebagai acuan, perlu disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan adanya pembahasan atau pembuatan draft RUU ini yaitu:

1. Pasal 30 Naskah Konsolidasi UUD 1945 setelah perubahan keempat
2. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
4. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Sebagai hal mendasar yang harus selalu diingat dan digarisbawahi bahwa realitas yang ada saat ini berkaitan dengan fungsi pertahanan yang diemban oleh Dephan dan TNI dan keamanan negara yang diemban oleh Polri adalah merupakan hasil dari suatu bentuk keinginan dan desakan dari seluruh bangsa Indonesia pasca bergulirnya reformasi yang di telurkan melalui dua buah ketetapan MPR pada tahun 2000 yaitu:

1. TAP MPR VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
2. TAP MPR VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri

Kedua TAP MPR ini kemudian semakin diperkuat lagi dalam aturan yang lebih tinggi yaitu melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 , khususnya termuat dalam perubahan kedua UUD 1945 BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA Pasal 30 yang bunyinya sebagai berikut:

  1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
  2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
  3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.
  4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.
  5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia , hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Dari uraian di atas sebenarnya sudah sangat jelas, berkaitan dengan bagaimana posisi dan kedudukan hukum antara Polri sebagai alat negara di bidang Kemanan Negara dan TNI sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, dimana telah ada pemisahan secara jelas dan nyata dalam rangka pelaksanaan fungsi Pertahanan dan Kemanan Negara di Indonesia.

TNI: Organisasi Yang Memiliki Kecenderungan Kuat Untuk Berpolitik

Pada umumnya tentara dinegara manapun dibentuk oleh pemerintahan sipil sebagai bagian dari kultur dan sejarah negara tersebut yang memiliki hubungan superioritas sipil atas militer.  Tetapi ada sedikit negara, termasuk Indonesia, yang tentaranya tidak dibentuk oleh otoritas sipil.  Secara historis, TNI (AD) adalah institusi unik dimana terbentuknya TNI bukan sebagai hasil bentukan dari pemerintah sipil melainkan merupakan dibentuk oleh institusi tentara itu sendiri (Self-Created Army).  Disamping itu, pada awal sejarah terbentuknya TNI memang terlatih, karena kebutuhan atas situasi dan kondisiperang kemerdekaan (1945-1949), untuk melakoni dan mengambil alih peranan politik pada saat institusi sipil masih lemah atau belum terbentuk.  Militer Indonesia bahkan memiliki sejarah dalam perkembangannya untuk tidak mentaati perintah dan keputusan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah sipil dan sebaliknya mengambil peran dan keputusan politiknya sendiri.  Sebagai contoh perintah Soekarno kepada Sudirman untuk menyerahkan senjata saat agresi militer Belanda II ditolak Sudirman yang kemudian memutuskan untuk bergerilya dan membentuk pemerintahan sementara.  Hal yang sama seringkali berulang, misalnya dalam peristiwa 17 Oktober 1952 dimana TNI mengepung Istana pada saat dilakukannya sidang kabinet, keterlibatan TNI dalam keputusan Pemerintah menyatakan keadaan darurat (SOB), keterlibatan mereka dalam Dekrit Presiden 5 Juni 1959 hingga yang paling dahsyat adalah keterlibatan TNI dalam politik praktis di era Orde Baru selama 32 tahun melalui doktrin Dwi Fungsi-nya.

Sejarah dan pengalaman TNI ini membuat mereka, utamanya TNI-AD menjadi organisasi militer yang memiliki insting dan kecenderungan kuat untuk berpolitik praktis.  Hal ini biasanya dilakukan oleh TNI manakala beberapa situasi dan kondisi sosial politik di dalam negeri terjadi yaitu jika:

  1. Terdapat kelemahan-kelemahan institusional yang berfungsi sebagai pilar utama sebuah negara demokratis (sebagai contoh adalah kebebasan pers, kepastian hukum,good governance, dll)
  2. Institusi sipil terlalu mencampuri urusan profesionalisme milter sehingga mengganggu atau menyinggung kehormatan dan hierarkhi militer
  3. Terjadi ketidakpastian atau gangguan politik yang begitu tinggi

Terbukti, beberapa kali sejarah telah membuktikan bagaimana TNI bisa sewaktu-waktu come-back ke kancah politik manakala kondisi sosial politik Indonesia menemui realitas sebagaimana dijelaskan di atas (Awal Kemerdekaan RI, SOB dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Peristiwa Pasca G 30 S/PKI).

Ada Banyak Jalan Ke Roma

Seperti peribahasa di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebelumnya, TNI dalam sejarahnya telah melalui beberapa jalan untuk kembali masuk ke panggung dunia politik praktis di Indonesia.  Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa TNI dalam keterlibatannya dalam dunia politik berbeda dengan banyak negara di Amerika Latin.  Sejarah membuktikan bahwa TNI tidak memiliki keinginan untuk melakukan kudeta (coup de etat) atas pemerintahan sipil.  Hal ini merupakan cerminan dari doktrin yang diwariskan oleh Panglima Besar Jend. Sudirman serta pendahulu-pendahulu militer (seperti AH Nasution) yang hingga kini terus dipegang oleh TNI yang menegaskan keengganan TNI untuk mengambil jalan pintas masuk ke dunia politik melalui kudeta (tercermin dari isi pidato “jalan tengah” TNI AH Nasution).

Bercermin dari doktrin dan sejarah TNI yang menitikberatkan kekuatannya pada dukungan rakyat, masuknya TNI ke dunia politik biasanya diawali oleh empat keadaan sebagaimana dijelaskan di atas.  Proses ini, jika berlanjut akan bermuara pada dukungan rakyat dimana secara umum rakyat mendukung TNI untuk kembali menduduki posisi dan peran politik.   Sejarah menunjukkan bahwa dengan cara ini masuknya TNI ke kancah politik tidak akan dinilai sebagai tindakan kudeta yang memang cenderung dihindari.

Realitas Saat Ini

Bergulirnya reformasi, khususnya dibidang hukum, telah memerintahkan TNI untuk keluar dari dunia politik praktis dan mengembalikan fungsi dan peranan mereka sebagai alat Pertahanan Negara.  Satu-satunya cantolan hukum atas peran politik TNI yaitu adanya rumusan utusan golongan dalam UUD 1945 (asli), dimana TNI dipandang sebagai sebuah golongan kekaryaan telah dihapuskan .  Sejak reformasi hingga kini, rakyat menghendaki TNI kembali ke barak, dan ini sangat disadari oleh TNI sehingga walaupun dengan terpaksa mereka bersedia untuk untuk dinafikan dari kehidupan politik (Ketentuan Pasal 5 (4) Tap MPR No.VII / 2000 : “ Anggota TNI tidak menggunakan hak memilih dan hak dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama sampai dengan tahun 2009″).  Hal ini juga tergambar dengan beberapa produk perundang-undangan yang terkesan (menurut insider viewers di tubuh TNI) begitu menekan dan menyudutkan institusi TNI seperti keharusan untuk keluar dari urusan keamanan, keharusan untuk melepaskan bisnis-bisnis TNI (amanat pasal 76 ayat 1 UU TNI), dan adanya proses bergulir yang juga memasukkan militer ke dalam lingkungan peradilan umum (Draft RUU Peradilan Militer sebagai mana diamanatkan dalam Pasal 65 (2) juncto pasal 74 (1) UU No 34/2004 mengenai TNI, dan adanya Tap MPR No VII/2000 Pasal 7 (4) atau Pasal 3 (4). Saat ini acuan bagi penanganan pidana oleh anggota militer itu adalah UU No 31/1997 tentang Peradilan Militer).

Dengan berbagai pertimbangan dan pembahasan di atas, Saya berpendapat bahwa pembahasan draft RUU Hankamneg, sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya (termasuk klaim dari Adrianus Meliala dalam tulisannya) bukanlah semata-mata karena faktor kecemburuan TNI atas asimetrisnya posisi atau kedudukan struktural TNI – Polri saat ini atau karena adanya jangkauan hukum yang mulai tak pandang bulu terhadap kalangan ini sebagaimana yang diklaim oleh Adrianus Meliala.  Lebih dari itu, pembuat draft UU ini memiliki agenda yang lebih besar yaitu untuk kembali memiliki posisi tawar dalam kehidupan sosial dan politik di negara ini.  Hal ini dapat dibuktikan dengan  beberapa fakta yang secara de facto telah berhasil (secara parsial) memanfaatkan momentum dan celah hukum melalui hal-hal sebagai berikut:

  • Berdasarkan pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, maka MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPRS dan TAP MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR tahun 2003.
  • Berdasarkan putusan Sidang Tahunan MPR tahun 2003, maka dibentuk Tap MPR No.I / 2003 ttg Peninjauan terhadap Materi & Status hukum Tap MPRS & Tap MPR RI mulai tahun 1960 s/d tahun 2002.
  • Berdasarkan pasal 4 butir 6 & 7 Tap MPR No.I / 2003, ditentukan bahwa :
  • TAP MPR no.VI / 2000 ttg Pemisahan TNI & Polri tetap berlaku sampai terbentuknya UU yang terkait ;
  • TAP MPR No.VII / 2000 ttg Peran TNI & Polri tetap berlaku sampai terbentuknya UU yang terkait dengan penyempurnaan pasal 5 (4) & 10 (2) dari Tap MPR ini yang disesuaikan dengan UUD 1945.

Jadi logikanya adalah bahwa Pembuat UU ini tentunya berpendapat bahwa pelaksanaan TAP MPR VI Tahun 2000 dan TAP MPR VII Tahun 2000 yang menjadi dasar hukum UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 adalah termasuk dalam kategori TAP MPR yang belum selesai dan hanya bersifat sementara.   Sebaliknya, kedua TAP tersebut (TAP MPR VI Tahun 2000 dan TAP MPR VII Tahun 2000) berdasarkan pasal 4 butir 6 & 7 Tap MPR No.I / 2003 dianggap hanya berlaku sampai dengan terbentuknya UU terkait. Di sini jelas bahwa yang dimaksudkan pembuat draft UU tersebut sebagai UU terkait adalah UU Pertahanan dan Kemanan Negara yang hingga kini masih kontroversial itu.

Draft RUU Kamnas/Hamkamneg: A Bridge too Far

Tidak terlalu mengherankan jika draft RUU Hankamneg versi Dephankam telah mengundang perdebatan yang begitu tajam karena rumusan pasal-pasalnya sendiri yang memang sangat jauh dari hal-hal yang diamanatkan baik oleh Undang-Undang Dasar 1945 (setelah perubahan keempat) maupun TAP MPR  VI dan VII Tahun 2000.  Untuk lebih dapat memahaminya tentu disarankan untuk membaca dan menganalisa Draft RUU tersebut.  tetapi, sebagai contoh dapat disebutkan beberapa hal yang menurut pendapat banyak kalangan (dan Saya sendiri) bertentangan dengan ketentuan di atasnya, antara lain:

  1. Ada potensi yang cukup besar dimana TNI akan mendominasi penanganan bukan saja bidang pertahanan melainkan jauh meluas, bidang keamanan atau non pertahanan.  Banyak pasal yang mengarah pada kewenangan TNI yang justru relatif berlebihan, bahkan melebihi kewenangan UU TNI itu sendiri. Sebanyak 35 Pasal dari 70 Pasal RUU Kamnas menyebutkan peran TNI sebagai penanggungjawab masalah keamanan. (Effendi Harahap, Mencermati Draft RUU Keamanan Nasional, http://www.hariansuarasumut.com/Opini/698.html)
  2. Adanya degradasi keadaan bahaya yang diinterpretasi oleh TNI dengan mengacu kepada UU No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya sebagai dasar legitimasi hukumnya. Sangat naif jika kita membiarkan TNI mengartikan eskalasi keadaan bahaya negara dengan mengacu pada aturan yang berlaku setengah abad yang lalu dan bahkan diberlakukan pada saat keadaan negara yang relatif sangat “tidak normal” dibandingkan dengan saat ini.
  3. Pasal 1, ayat 2 RUU Hankamneg dijelaskan bahwa Sistem Keamanan Negara adalah sistem pengelolaan keamanan nasional dalam mendayagunakan seluruh daya nasional untuk mengujudkan keamanan insani, keamanan publik, keamanan negara, dan pertahanan negara. Dalam Pasal 30 UUD 1945 hanya dikenal konsep pertahanan negara dan keamanan negara, tidak mengenal konsep keamanan insani dan keamanan publik (?).  Jadi, apakah sebenarnya yang menjadi landasan konstitusional adanya istilah Keamanan Nasional tersebut.  Lebih jauh lagi, rumusan ini sebenarnya telah mencampuradukkan kembali konsep pemisahan fungsi-fungsi Keamanan Negara dan Pertahanan Negara yang diatur dan diamanatkan dalam UUD 1945 (setelah Perubahan keempat).
  4. Lebih rancu lagi jika kita perhatikan substansi Pasal 25 RUU Hankamneg dimana ambisi TNI untuk menguasai bidang Kemanan dalam negeri begitu terlihat dengan merumuskan aturan yang menyatakan:
  • ayat (1): Penyelenggaraan fungsi keamanan negara pada keadaan tertib sipil dilaksanakan oleh setiap unsur pemerintah secara fungsional di bawah tanggungjawab menteri yang membidangi urusan pertahanan (?)
  • ayat (2): Penyelenggaraan fungsi keamanan negara pada keadaan tertib sipil menekankan pada usaha-usaha untuk mencegah timbulnya ancaman di dalam negeri
  • ayat (3): Dalam hal terjadi gangguan dan atau ancaman terhadap keamanan negara, penanganannya oleh unsur-unsur yang membidangi urusan pertahanan (?) dan yang membidangi urusan dalam negeri berdasarkan ancaman yang dihadapi

Banyak lagi substansi RUU Hankamneg sebagai reinkarnasi dari draft RUU Kamnas yang tidak sejalan dan bahkan bertentangan secara diametral baik dengan UUD 1945 (perubahan keempat) maupun dengan Undang-Undang RI lainnya.  Oleh karena itu, cukup tepat jika mengandaikan rumusan RUU Hankamneg ini dengan pepatah A Bridge Too Far atau dapat dianalogikan hal tersebut  sebagai sebuah langkah atau strategi yang “over reaching”.

What Next?

Perlu diingat dan selalu menjadi pedoman bagi Polri adalah bahwa apa yang saat ini dimilki oleh institusi Polri, berupa kewenangan, tugas dan tanggung jawab adalah semata-mata miliki rakyat yang dipercayakan kepada Polri.  Tidak satupun kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang saat ini sekarang dibebankan pada institusi Polri dapat diklaim sebagai milik Polri and “will last forever”.  Segalanya adalah milik rakyat, dan rakyat-lah yang berhak menentukan akan diberikan kemana kewenangan tersebut.  Termasuk juga akan ditempatkan dimanakah Polri secara struktural.  Apakah tetap seperti sekarang? Apakah perlu diletakkan pada suatu departemen? Tugas Polri dan tugas kita sebagai insan warga Polri saat ini adalah melaksanakan amanah yang diberikan rakyat tersebut dengan sebaik-baiknya.  Jika Polri berpendapat bahwa kondisi seperti ini-lah yang terbaik maka tunjukkan dan buktikan bahwa inilah yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia.

4 Responses to Draft RUU Kamnas/Hamkamneg: A Bridge too Far

  1. dadang gumilar says:

    Draft UU Hamkamnas harus lebih dikaji lagi jangan sampai sejarah terulang kembali. Berpikir lebih logis dan realistis dengan keadan sekarang. Rakyat menginginkan ikilim yang demokrasi tidak mencekam seperti masa lalu. Lebih baik jg mengotak atik Draft UU Hamkamnas untuk memberikan kesempatan kepada militer untuk turun kekancah politik atau memasukuki area keamanan yang sudah dipegang POLRI. Sebaliknya POLRI harus lebih bertanggung jawab terhadap keamanan dg memperhatikan aspek HAM, jangan sampai rakyat menyerahkan fungsi keamanan pd militer karena ketidak profesionalan Polri. Demikian pula supremasi Sipil jangan membiarkan situasi ekonomi, politik dan sosial mengganggu keamanan dan stabilitas negara dengan merajalelanya korupsi, penggusuran tanah, makelar kasus, penggusuran para pedagang, pendidikan yang mahal, fasilitas kesehatan yang tdk memadai dan hal-hal yang menyebabkan rakyat tidak senang terhadap pemerintahan sipil.
    Dengan situasi seprti di atas bukan tdk mungkin rakyat akan menyerahkan kepercayaan keamanan nasional dan pemerintahan kepada militer, yg dianggap cukup kuat untuk mengatasi permasalahan seperti itu.
    Tanda-tanda seprti itu sudah terlihat, sperti banyaknya kasus markus ditubuh POLRI dan lembaga hukum lainnya, Korupsi merajalela dilembaga-lembaga pemerintahan. Rakyat susah untuk mendapat pendidikan tinggi karena mahal biayanya. Rakyat susah untuk mendapatkan kesehatan yang layak karena biaya tidak terjangkau. Rakyat susah makan karena harga
    kebutuhan pokok merayap terus, dan lain sebagainya.Dimana sekarang ini rakyat sudah jenuh melihat situasi seperti ini yang terus berulang dan bertambah setiap tahun

    • ariefadi says:

      trims pak dadang atas komentaranya…
      saya sependapat dengan pak dadang bahwa jika pemerintah, utamanya polri tidak memberikan kesan yang baik dan kerja yang profesional akan ada saatnya dimana rakyat akan diposisikan untuk terpaksa harus memilih pilihan yang lebih baik dari yang buruk (yang tersedia).. mengembalikan militer dalam posisi politik, apalagi hukum seperti membalikkan pendulum sejarah, namun kadang-kadang, disadari atau tidak kita tiba-tiba dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit dimana kita harus memilih, dan terkadang pilihan yang sulit tersebut termasuk diantaranya adalah membalikan pendulum sejarah

  2. Tantri Diantari says:

    maaf sebelumnya, apa ada draf RUU KAMNAS buatan lemhannas boleh diminta untuk perundingan masalah kamnas dalam kelompok legislatif drafting kami dari UNDIP. karena kami susah sekali menemukan draf itu.terima kasih:)

  3. istilah supremasi sipil itu kurang tepat. karena Militer dan sipil punya kedudukan yang sama dalam menjaga keutuhan dan keselamatan negara. Bila otoritas sipil dinilai gagal dalam membangun sebuah kehidupan bernegara yang harmonis dalam sistem yang demokratis, sehingga negara berada dalam kondisi yang bahaya / “Gawat Darurat”. Maka militer akan kembali masuk ke dalam politik atau mengambil sikap atau tindakan dalam usaha-usaha menyelamatkan negara yang dalam keadaan bahaya. Sejarah selalu menulis seperti itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: