Korupsi Sistemik

Banyak orang di Indonesia, termasuk orang yang mengaku pakar atau memang betul-betul pakar mengatakan tentang adanya korupsi sistemik di Indonesia.  Tetapi sayangnya hanya sedikit orang yang memahami apa yang sedang dibicarakannya.  Untuk sedikit memahami frasa korupsi sistemik, yang memang belum dikenal dalam sistem hukum kita, ada baiknya kita belajar dari definisi systemic corruption yang diberikan oleh U4 sebagai berikut:

endemic or systemic corruption occurs when corruption is an integrated and essential aspect of the economic, social and political system. Systemic corruption is not a special category of corrupt practice, but rather a situation in which the major institutions and processes of the state are routinely dominated and used by corrupt individuals and groups, and in which most people have no alternatives to dealing with corrupt officials

Menurut google translate, maka definisi di atas kira-kira dapat diartikan sebagai berikut (dengan sedikit perbaikan gaya bahasa):

korupsi endemik atau sistemik terjadi ketika korupsi merupakan aspek terintegrasi dan penting dalam sistem ekonomi, sosial dan politik. Korupsi sistemik bukan merupakan suatu kategori khusus dari praktek korup, melainkan suatu situasi di mana pada institusi-institusi utama dan proses ketatanegaraansecara rutin didominasi dan digunakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok yang korup, sehingga hampir semua orang (rakyat) tidak punya alternatif lain kecuali berurusan dengan pejabat korup

Secara sederhana, makan akan kita temukan beberapa kata kunci yang penting yang menjadi ciri dan karakteristik sebuah korupsi sistemik yaitu:

  • korupsi telah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial dan politik
  • suatu situasi
  • institusi-institusi utama dan proses ketatanegaraan
  • secara rutin didominasi dan digunakan
  • individu-individu dan kelompok-kelompok yang korup
  • hampir semua orang (rakyat) tidak punya alternatif
  • kecuali berurusan dengan pejabat korup

Seorang yang mempunyai wawasan terbatas seperti saya, tentu akan dengan mudah mengidentifikasi bahwa saya sebagi rakyat memang tidak memiliki pilihan lagi dalam menjalani kehidupan pribadi dan kehidupan sosial saya, kecuali berurusan dan terpaksa tunduk dengan sebuah sistem yang korup.  Sangat sedikit, jika tidak bisa dikatakan tiada lagi, pilihan yang tersisa bagi kita untuk berurusan dengan pihak-pihak yang memiliki integritas, karena hampir semuanya korup.  Pesimistis?

Tidak juga.  Faktanya memang demikian.  Sebagai contoh, saya pernah mengurus pembuatan KTP saya, dan ternyata tidak ada pilihan bagi saya untuk mencari kelurahan lain yang bisa menerbitkan KTP saya tanpa saya perlu mengeluarkan atau diminta ‘uang administrasi’ atau ‘uang lelah’.  Saat mengurus kehilangan kendaraan kemudian mengurus asuransi kendaraan yang hilang itu, saya tidak punya pilihan lain selain meminta surat-surat yang dalam pengurusannya, saya harus mengeluarkan sejumlah uang.  Jika saya ngotot untuk tidak memberikan, maka resikonya, surat-surat tersebut akan menjadi sangat lama, dan lama, dan lamaaaa untuk diterbitkan.  Dan pun jika ingin komplain, itu juga mesti menyiapkan biaya operasional-nya.  Tak ada pilihan lain, semuanya korup.  Rakyat seperti kita dipaksa untuk menjadi pribadi yang korup.  Kitapun, atas nama istilah ‘terpaksa’ kemudian mengajarkan dan mendidik anak-anak, handai taulan, saudara, adik, dan bahkan cucu untuk bertindak pintar-pintar a.k.a korup.  Sedih dan miris, manakala kita mendapati, seluruh bangsa ini di mas depan menjadi sebuah bangsa yang tidak memiliki integritas, menjadi bangsa bermental maling…. . 

 

Pernahkah anda berusan dengan seseorang, sekelompok orang atau organisasi tertentu, dimana anda tidak mempunyai pilihan lain selain menjadikan diri anda seseorang bermental korup, seorang penyuap…  seseorang yang akan dilaknat oleh Tuhan karena perbuatan suap tersebut?  

 

 

 

Tes Fisik dan Kesehatan Menjadi Taruna Akpol

Ada beberapa pembaca blog yang menanyakan kepada saya baik melalui media komen, maupun secara langsung melalui email atau yahoo messenger tentang tes fisik menjadi taruna Akademi Kepolisian.  Untuk tidak memberikan jawaban secara berulang-ulang, maka akan saya sampaikan saja dalam tulisan ini.  Apa yang saya tuliskan di sini sebatas dari pengalaman pribadi saya dan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya tes tahun ini.  Sangat mungkin ada perbedaan antara tes fisik yang pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu dengan tes fisik yang dilakukan dalam seleksi masuk Akademi Kepolisian tahun ini. Selain itu, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang tes kesehatan yang mungkin dihadapi oleh adik-adik yang berminat mengikuti seleksi masuk Akademi Kepolisian.

Tes Fisik

Tes fisik yang mungkin adik-adik jalani dalam rangka menempuh seleksi menjadi taruna Akademi Kepolisian terdiri dari 3 jenis yaitu tes kesamaptaan jasmani A, B dan C dengan masing-masing penjelasan sebagai berikut:

  • Tes Kesamaptaan Jasmani A.   Tes kesamaptaan dilakukan dengan cara berlari selama 12 menit.  Setidaknya jarak minimal yang ditempuh oleh adik-adik adalah sekitar 2400 meter atau sebanyak 6 (enam) putaran lintasan lari atletik.  Tes kesamaptaan jasmani ini mempunyai bobot penilaian paling tinggi dari tes kesamaptaan lainnya.  Seingat saya, tidak kurang dari 50% bobot penilaian test kesamaptaan jasmani didapat dari skor tes A ini, sehingga strategi yang terbaik untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam tes kesamaptaan jasmani adalah dengan memperoleh nilai setinggi-tingginya dalam Tes Kesamaptaan A ini.
  • Tes Kesamaptaan Jasmani B.  Test kesamaptaan B ini terdiri dari beberapa item tes yaitu:
    • Sit Up sebanyak-banyaknya selama 1 menit.  Sit up dilakukan dari posisi berbaring kemudian kaki ditekuk 45 derajat dengan satu orang memegang pergelangan kaki.  Kemudian tangan diletakkan disisi kepala.  Setelah itu angkat badan/kepala hingga membentuk sudut 90 derajat dari lantai kemudian kembali ke posisi semula. Silakan lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya selama 1 menit.  Seingat saya, upayakan untuk dapat melakukan sit-up setidaknya 35 kali dalam 1 menit
    • Pull up sebanyak-banyaknya selama 1 menit.  Lakukan pull up dari posisi menggantung di palang besi, kemudian angkat badan hingga dagu melewati palang besi tersebut lalu kembali ke posisi semula dengan tangan lurus.  Lakukan sebanyak-banyaknya selama satu menit dengan setidaknya mampu mengangkat badan sebanyak 7-8 kali.
    • Push up sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit.  Setidaknya push up sebanyak 35 kali selama satu menit.
    • Shutle Run.  Shutle run adalan melakukan lari angka delapan melewati 2 tiang yang diatur berjarak sekitar 20 meter sebanyak 3 putaran angka delapan.  Setidaknya upayakan mencapai waktu di bawah 20 detik.
    • Squat Jump sebanyak-banyaknya selama 1 menit.  Seingat saya item ini sudah tidak lagi dilakukan.
  • Tes Kesamaptaan C.  Hanya ada satu item dalam tes kesamaptaan C yaitu berenang.  Ukurannya adalah berenang sejauh 50 meter tanpa diukur waktunya, yang penting nyampe🙂 Silakan gunakan gaya apa saja seperti gaya katak/dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, asal jangan menggunakan gaya batu

Tes Kesehatan

Beberapa item yang dilakukan dalam tes kesehatan ini antara lain:

  • Kesesuaian berat dan tinggi badan.  Artinya adik-adik sebaiknya dalam kondisi berat badan yang ideal dan menghindari kondisi kekurangan atau kelebihan berat badan (over weight).  Kesempatan adik-adik untuk bisa lulus semakin besar jika berat badannya dalam kondisi ideal atau seimbang, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk.  Untuk mengetahui kondisi berat badan ideal, silakan cek melalui tools pengukur atau tabel berat badan ideal di sini.
  • Test ECG.  Yaitu mengukur kesehatan jantung kita, upayakan istirahat yang cukup sebelum mengikuti tes kesehatan ini agar kondisi jantung anda dalam kondisi normal.
  • Test Thorax yaitu test paru-paru dengan cara foto rontgen.  Hindari merokok dan keluar malam terlalu banyak untuk memastikan paru-paru adik-adik dalam kondisi prima.
  • Test darah dan urin.  Saya tidak tahu pasti pengecekan apa saja yang dilakukan terhadap darah dan urin, tetapi kemungkinan untuk mngecek unsur faal utama tubuh kita.  Adik-adik akan berpuasa minimal 12 jam sebelum pengambilan darah dilakukan
  • Pengecekan mata. Rawat mata adik-adik upayakan tidak berkacamata, namun jika terpaksa berkacamata hubungi dkter untuk menggunakan kacamata yang tepat ukurannya.
  • Pengecekan gigi. Gigi yang bolong agar ditambal.
  • Periksa varises dan varikokel.
  • Pemeriksaan telinga.
  • Pemeriksaan tensi/tekanan darah.

Perlu diingat untuk terus menjaga pola hidup sehat, jangan merokok, keluar malam dan jangan sekali-kalai menggunakan narkotika atau bahan-bahan berbahaya lainnya.  Berolah ragalah secara teratur dan cobalah memakan makanan yang bergizi.  Selamat mempersiapkan diri, kakak berharap adik-adik dapat sukses dalam proses seleksi dan diterima sebagai Taruna Akademi Kepolisian tahun akademi 2010. Tetap Semangat!!!

Negara Tak Berdaya

Negara tidak berdaya menghadapi para pegawainya sendiri baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, yang mempunyai aset tidak terbayangkan bisa dimiliki oleh seorang pegawai negeri. Begitu banyaknya fakta-fakta dimana pegawai negeri yang katanya bergaji pas-pasan itu tenyata menguasai aset yang luar biasa banyaknya. Fakta-fakta tersebut telah secara kasat mata melawan logika dan akal sehat kita bagaimana mungkin seorang pegawai negeri yang bergaji kecil mampu mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Kasus Gayus Tambunan yang memiliki 28 milyar uang di rekeningnya ternyata hanyalah sekedar puncak dari gunung es pegawai negeri di Indonesia yang mempunyai kekayaan spektakuler. Sebelumnya ternyata sudah banyak terungkap adanya pegawai negeri yang mempunyai aset begitu banyak tetapi tidak satupun tindakan yang diambil kepada mereka. Bahkan rasanya tidak terdengar adanya upaya penyelidikan terhadap aset-aset milik pegawai tersebut. Pegawai negeri berjaya, negara dan rakyat tak berdaya.

Banyak asumsi atau spekulasi atau katakanlah justifikasi dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa berdasarkan ‘hasil penyelidikan’ tidak dapat ditemukan adanya bukti keterkaitan antara kekayaan yang spektakuler diluar batas kewajaran tersebut dengan tindak pidana, sehingga penyelidikan dihentikan. Terdengar bahwa pernyataan itu sangat pantas, logis dan berdasarkan hukum kan? Sulit bagi kita untuk mempertanyakan kesahihan atau validitas pernyataan tersebut. Apalagi bagi masyarakat awam yang tidak menguasai hukum karena tidak tertarik dengan bidang hukum atau tidak pernah kuliah di bidang hukum. Sulit untuk memberikan argumentasi atas pernyataan tersebut tanpa adanya akses terhadap informasi baik terhadap perkaranya maupun terhadap proses penyelidikan atau penyidikan itu sendiri. Pertanyaan tentang benar tidaknya, pantas tidaknya, atau valid tidaknya hasil penyelidikan tersebut menjadi satu masalah sendiri, tetapi jika memang benar bahwa aparat hukum tidak mampu menemukan keterkaitan aset tersebut dengan suatu tindak pidana, apa yang bisa dilakukan kemudian? Adakah instrumen yang bisa digunakan untuk menghentikan praktek-praktek kotor yang selama ini telah digunakan para pegawai negeri dalam mengumpulkan kekayaan secara tidak sah ini?

Sayang sekali, jawabannya adalah TIDAK ADA!

Read more of this post

F.A.Q Pemeriksaan Pajak

Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak?

Pemeriksaan (Pajak) adalah: Serangkaian kegiatan untuki mencari mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 24 UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perpajakan)

Siapa sajakah yang bisa melakukan pemeriksaan pajak?

Yang bisa melakukan pemeriksaan pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan  Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK/04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak)

Apa dasar dari pemeriksaan pajak?

Pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak dilakukan atas  Instruksi dari 1) Kantor Pusat Pajak (Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak / Direktorat pemeriksaan dan Penagihan); dan 2) Kantor Wilayah Pajak, yang dilakukan berdasarkan:

  • Usulan dari KPP / Karikpa
  • Analisa Potensi
  • Informasi
  • Laporan / Pengaduan

Read more of this post

Aturan Mengikat Petugas Pajak

Sebenarnya, pegawai pajak seperti Gayus mempunyai banyak aturan yang harus dipatuhi terkait dengan kode etik serta pedoman disiplin bagi seorang pegawai pajak.  Tapi rupanya, dijaman seperti sekarang, antara aturan dengan perilaku memang seringkali ndak nyambung.  Seperti juga antara keadilan dengan hukum yang seringkali tidak sejalan. Hukum yang sejatinya hanyalah alat untuk menyebarkan keadilan, akhirnya hanya mengabdi pada kepentingan.  Hukum tidak ada hubungannya dengan keadilan, karena kini hukum berjalan sendirian dan beroperasi hanyalah untuk kepentingan hukum itu sendiri.

Ah, pusing juga mikirnya… silakan deh, langsung saja disimak apa saja aturan yang mengikat petugas pajak republik Indonesia tersebut:

  1. Peraturan Pemerintah  Nomor 30 Tahun 1980 tanggal 30 Agustus 1980 tentang Peraturan Disipil Pegawai Negeri Sipil.
  2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/KMK.03/2002, tanggal 18 Agustus 2002 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan  Untuk KPP Wajib Pajak Besar.
  3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 525/KMK.03/2003 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk Kanwil DJP Khusus & KPP PND (Perusahaan Negara & Daerah).
  4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 512/KMK.03/2004, tanggal 29 Oktober 2010 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk Kanwil DJP Khusus & KPP selain PND (Perusahaan Negara & Daerah).
  5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 506/KMK.03/2004 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk Kanwil Jakarta Pusat & KPP dilingkungan Jakarta Pusat.
  6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/KMK.03/2006, tanggal 3 Maret 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk Kanwil Sumbangteng & KPP dibawahnya.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/KMK.03/2006, tanggal 23 Agustus 2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk Kanwil sumbangteng, Jabar I, jatim, Bali.
  8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/KMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk KPP dilingkungan Kanwil Madya & 17 kanwil.
  9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66/KMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk seluruh Kanwil DJP & KPP Pratama & KP2KP (Kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan).
  10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/KMK.03/2007 tentang Pemberlakuan Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, berlaku untuk seluruh pegawai DJP.

Penerimaan Taruna Akpol Tahun 2010

Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka peluang bagi para remaja untuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian tahun akademik 2010.  Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 7 Juni 2010 bertempat di seluruh markas Kepolisian Daerah (Polda) di seluruh Indonesia.

Persyaratan bagi peminat sendiri ada dua kategori, yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.  Untuk kategori umum antara lain mempersyaratkan calon adalah warga negara Indonesia baik pria maupun wanita, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME (mungkin maksudnya kamu para calon tidak boleh tidak beragama atau atheist).  Kemudian dipersyaratkan juga memiliki kesehatan jasmani dan rohani dan tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (kalau dipidana karena berbuat pelanggaran masih boleh mungkin ya).

Untuk kategori selanjutnya adalah persyaratan khusus. Cukup banyak yang dicantumkan dalam pesyaratan ini diantaranya adalah berijazah SMA/SMU/MA jurusan IPA/IPS dengan nilai rata-rata HUAN (apaan nih? mungkin: Hasil Ujian Akhir Nasional?) minimal 6,5 untuk jurusan IPA dan 7 untuk jurusan IPS (why different?).  Bagi lulusan tahun 2010 atau masih duduk di bangku SMA kelas 3 menggunakan rapor rata-rata rapor kelas 3 semester 1 minmal 7 jurusan IPA dan 7,25 jurusan IPS yang tentu saja harus disahkan oleh pihak sekolah (jangan disahkan sendiri lho ya).  Untuk calon yang sudah berstatus anggota Polri dengan masa dinas 2 tahun terhitung masa magang, juga diperbolehkan mendaftar dengan persyaratan memegang ijazah SMA/SMU/MA dan dengan persyaratan nilai yang sama dengan pelamar yang fresh graduate. Oya, usia pelamar adalah minimal 16 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 19 Agustus 2010 dan maksimal usia adalah:

  • Fresh Graduate 21 tahun
  • Polisi Aktif (Brigadir Polisi) 21 tahun
  • Sarjana 22 tahun

Bagi yang mempunyai tinggi badan pria minimal 163 centi menter dan bagi wanita lebih dari 160 centi meter serta berminat untuk menjadi Taruna Akademi Kepolisian silakan mempersiapkan diri kamu secepatnya, baik dari sisi administrasi, kesehatan dan mental (emang sakit jiwa?).

Perlu dingat bahwa bagi yangbercita-cita menjadi kaya dengan cara menjadi Polisi, agar tidak mendaftar karena kamu tidak akan menjadi kaya tanpa melakukan korupsi.  Padahal kedepan, Polri akan segera berbenah dan menjadi organisasi yang berwibawa dan bersih dari korupsi.  Tapi setidaknya, program remunerasi melalui paket reformasi birokrasi di tubuh Polri yang digagas oleh Presiden dan Kapolri saat ini tidak akan membiarkan kamu menjadi koruptor karena sangat mungkin penghasilan kamu sangat memadai untuk mebiayai hidup kamu kelak.  Semoga!

Jadi, tunggu apa lagi? segera persiapkan diri kamu.

Klik gambar untuk melihat flyer/pengumuman pendaftaran secara lengkap, jika kurang jelas silakan hubungi kantor Polda/Polres terdekat.

Ingat! proses pendaftaran atau rekruitmen ini kamu tidak dipungut biaya!  Kalau ada yang coba-coba memungut biaya atau menawarkan jasa meluluskan kamu dengan imbalan tertentu, pastikan bahwa pasti dia adalah Makelar alias Markus.  Jika kamu berkompromi memberikan imbalan, maka banyak resiko yang akan kamu ambil seperti resiko kehilangan uang (pasti), resiko ketahuan dan malah kamu dinyatakan tidak lulus, paling berat kamu juga dinyatakan sebagai tersangka (pemberi suap).  Jadi, jangan ikutin bujukan setan ya, ingat pesan kakak (halah…)

14th International Anti-Corruption Conference

14th International Anti-Corruption Conference, 10-13 November 2010 in Bangkok, Thailand

With the first decade of the new millennium drawing to a close, transparency now has a place on global, regional and national agendas. It has become fashionable for political candidates to campaign on anti-corruption and good governance platforms. International agreements have been ratified and international firms progressively adopt compliance and oversight programmes. Yet trust in institutions on which our future depends has eroded.

In the aftermath of the financial crisis, the challenges threatening the livelihood of populations across the world have increased while hope for greater social justice has faded: Efforts to reduce poverty and to deliver on promises for sustainable development, human security, curbing illicit trade and climate control have not yet resulted in positive change.

Around the world, headlines showcase the continued impunity and the rise in organised crime and illicit financial flows. When trust in governance is questioned and confidence in institutions is hollow, apathy and insecurity flourish, creating an environment ripe for corruption.

This apathy must be combated with a compelling sense of urgency to address challenges head on. Many of the right promises have been made – the task at hand is to ensure that commitments are honoured. To restore people’s trust and rebuild the credibility of institutions, governments must move beyond expressions of political will to concrete action; the private sector must put a check on bribery and fulfil their obligations as corporate citizens and civil society must demand accountability. Above all, there is an urgent need for all actors to work together towards a transparent and accountable global governance agenda. (From Basel Institute on Governance)

(Klik disini untuk Bahasa Indonesia)